Newsterkini.com, JAKARTA – Operator tol Jusuf Hamka menagih utang Rp 800 miliar dari pemerintah yang dibentuk sejak 1998 dan hingga kini belum dibayarkan ke perusahaannya, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).
Menurut Jusuf Hamka, utang tersebut bukan berasal dari proyek infrastruktur yang dilakukan CMNP, melainkan deposito milik sebuah bank, yakni Makmur (Bank Yama), yang dimulai sejak krisis keuangan di Indonesia terjadi.
Berikut sosok Jusuf Hamka yang dirangkum dari berbagai sumber:
1. Dikenal sebagai Babah Alun
Jusuf Hamka yang juga dikenal sebagai Babah Alun lahir di Jakarta pada 5 Desember 1957. Selama berprofesi sebagai pengusaha, pria berusia 65 tahun ini juga dikenal sebagai motivator dan politikus Partai Buruh.
Jusuf Hamka adalah bos PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). Perusahaan berperan dalam pembangunan jalan tol Cawang-Tanjung Priok.
Selain itu, beliau juga merupakan pengelola jalan tol di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Jusuf Hamka kerap disebut sebagai operator jalan tol.
Selain CMNP, beliau juga menduduki posisi penting di beberapa perusahaan ternama. Misalnya menjadi komisaris utama PT Mandara Permai, Komisaris PT Indosiar Visual Mandiri, dan lain-lain.
Baca juga: Jusuf Hamka Kumpulkan Utang Rp 800 Miliar ke Pemerintah, Mahfud MD Akan Koordinasi dengan Kementerian Keuangan
2. Bekerja di Toko Kayu
Pengusaha Jusuf Hamka. (Instagram)
Sebelum menjadi pengusaha, Jusuf Hamka hanyalah seorang penjual es mambo di depan Masjid Istiqlal.
Saat berjualan, ia kerap mendapat sedekah lebih banyak dari uang hasil membeli es mambo dari pembelinya yang kebanyakan anggota masjid. “Saya jual es krim mambo, teman saya dulu punya omzet misalnya Rp 100.000, bisa dibawa pulang Rp 130.000.”
“Kenapa? Orang punya uang lebih ” saya telah mengambil sedekah, untuk saya. Itu saja,” kata Jusuf kepada , April 2021.
Pada tahun 1974, Jusuf Hamka juga bekerja di sebuah perusahaan kayu di Samarinda. Dia juga tinggal dan tidur di atas rakit. Ketika dia tidak punya uang, dia memancing di dekat toilet.
“Kalau saya tidak punya uang, saya investasikan sabun dan saya potong, lalu saya kasih joran. Joran saya lempar dekat toilet. Langsung dimakan, namanya ikan toilet. “
“Tapi ya, kami lapar, kami makan. Itulah hidup. Tidur di atas bantal dengan tas travel saya, lalu pakai kelambu. Jadi harus ada kerja keras seperti ini, ” dia berkata.
Dalam akun Instagramnya, @jusufhamka juga menceritakan bahwa pada tahun 1986-1989 ia pernah bekerja sebagai sopir traktor untuk membangun jalan di Kampung Bukuan, Kecamatan Palaran, di tepian Sungai Mahakam.
Pemilik nama Alun Yusuf ini mendapatkan gaji Rp 750.000 per bulan.
“Namun atas kehendak dan anjuran Allah SWT, Kunfayakun sang pembuat jalan kini diberikan amanah pemerintah sebagai pengelola tol Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, alhamdulillah rezeki anak shalih. ,” tulisnya dalam postingan Minggu (4/4/2021).
Baca juga: Jawaban Sri Mulyani Soal Penagihan Utang Pemerintah Rp 800 Miliar Jusuf Hamka: Saya Tidak Belajar
3. Menjual nasi kuning untuk orang miskin dan membutuhkan
Jusuf Hamka juga dikenal sebagai pelopor program Warung Nasi Kuning untuk fakir dan miskin.
Program sosial ini ia mulai sekitar Februari 2018. Saat itu, hanya dengan membayar Rp 3.000, masyarakat sudah bisa menikmati sebungkus nasi kuning dengan lauk pendamping buah dan air minum.
Alasan Jusuf Hamka memilih menu nasi kuning karena ia biasa menemani ibunya berjualan nasi kuning.
“Saya masih ingat saat menemani ibu saya berjualan nasi kuning seharga Rp 3.000 di Samarinda. Untuk menghormati almarhum dan merasakan nostalgia, saya membuat nasi kuning,” katanya dikutip dari Kompas. com.
Jusuf membuka cabang pertamanya di Kantor PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP), Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara.
Toko buka setiap hari kerja saat jam makan siang. Pengunjung juga bisa makan sepuasnya sampai kenyang.
4. Bergabung dengan Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin
Pada Pilpres 2019, Jusuf Hamka menjadi bagian dari tim sukses Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Ia tergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) dan menjadi Bendahara.
Namun jabatan itu tak bertahan lama karena ditarik untuk membantu Agus Gumiwang Kartasasmita yang dilantik menjadi Menteri Sosial pada Agustus 2018.
Dikutip dari Kompas.com, Jusuf Hamka juga diangkat sebagai staf khusus. Menurut dia, hal itu terjadi dua pekan setelah pengangkatannya sebagai bendahara di TKN.
Dalam posisinya sebagai staf khusus saat itu, Jusuf fokus mengembangkan program Warung Nasi Kuning untuk fakir dan miskin di seluruh Indonesia.
5. Meminta Pemerintah Membayar Utang
Kini, Jusuf Hamka menagih utang pemerintah Rp 800 miliar. Pria yang kerap disapa Abah Alun ini menuturkan, utang pemerintah dimulai saat krisis finansial pada 1997 hingga 1998.
Saat itu, sektor perbankan mengalami kesulitan likuiditas dan kebangkrutan. Saat itu, krisis keuangan yang melanda Indonesia menyebabkan berbagai bank bangkrut akibat likuiditas yang tidak stabil.
Pemerintah juga meluncurkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk membantu pembayaran kepada deposan atau deposan.
Dari sanalah bantuan likuiditas yang dikenal dengan nama BLBI, yaitu bantuan kepada bank untuk dapat membayar deposan.
CMNP, perusahaan milik Jusuf Hamka, memiliki deposito di Bank Yakin Makmur (Bank Yama). Namun, mereka tidak mendapat pengganti karena dianggap terkait dengan Bank Yama.
“Pemerintah menganggap kami berhubungan karena Bank Yama disebut-sebut dimiliki oleh Mba Tutut, sedangkan Citra Marga adalah perusahaan tbk,” jelasnya.
Pada 2012, Jusuf Hamka menggugat pemerintah ke pengadilan. Ini tidak lain untuk mendapatkan kompensasi atas simpanan yang terhutang.
Alhasil, saat itu CMNP memenangkan gugatan tersebut dan pemerintah harus membayar kewajibannya kepada perusahaan beserta bunganya.
Namun hingga tahun 2015 pemerintah masih belum membayar. Jusuf Hamka mengungkapkan, utang pemerintah membengkak dengan bunga mencapai Rp 400 miliar.
“Karena pada saat itu pengadilan memerintahkan pembayaran bunga juga, akhirnya mencapai Rp400 miliar pada tahun 2015,” katanya.
Jusuf Hamka pun mengaku selama delapan tahun terakhir berusaha menagih utang tersebut dari Kementerian Keuangan. Tapi tidak ada hasil.
Laporan wartawan Sri Juliati/Nitis Hawaroh/Devina Halim/Ardito Ramadhan
