NEWSTERKINI.COM, Bengkulu – Menyikapi beberapa isu hangat di provinsi Bengkulu saat ini tentang polemik putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2/2023 tentang pendapat beberapa akademisi yang mengatakan bahwa Gubernur Bengkulu saat ini Rohidin Mersyah tidak/dapat mencalonkan diri lagi pada Pilkada tahun 2024 mendatang.
Menyikapi isu tersebut Praktisi Hukum Provinsi Bengkulu, Advokat Deo Agung Pratama, S.H.,M.H angkat bicara, menurutnya perlu dipahami dahulu tentang perbedaaan Penjabat Kepala Daerah (PJ) dan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Daerah.
Disampaikannya, dalam amar putusan MK nomor 2/2023 tersebut, pada intinya menolak seluruh permohonan pemohon.
“Selanjutnya jika kita baca keseluruhan putusan tersebut, pada pertimbangan majelis hakim MK pada putusan nomor 2/2023 itu menjelaskan tentang posisi Penjabat (PJ) kepala daerah, tetapi tidak menjelaskan tentang Pelaksana Tugas (PLT) Kepala daerah,” tuturnya.
Deo Agung Pratama, S.H.,M.H
Menjelaskan, diketahui Rohidin Mersyah sejak Juni 2017, ia mendapat penugasan dari Menteri Dalam Negeri sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu.
“Artinya Pak Rohidin ini ditugaskan sebagai Pelaksana tugas dalam keadaan Kepala Daerahnya tetap ada, sedangkan definisi Penjabat Kepala Daerah ini posisi Kepala daerahnya kosong,” terangnya.
Ia menjelaskan, bahwa Gubernur Bengkulu saat itu Ridwan Mukti diberhentikan melalui Keputusan presiden tertanggal 29 Oktober 2018, artinya sebelum tanggal tersebut Ridwan Mukti masih menjabat Gubernur Bengkulu. Sedangkan Rohidin Mersyah di berhentikan sebagai wakil Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur berdasarkan keputusan Presiden yang ditetapkan pada tanggal 23 November 2018.
Sementara Rohidin Mersyah dilantik menjadi Gubernur definitif pada tanggal 10 Desember 2018 dan berakhir pada 12 Februari 2021. Artinya masa jabatan Rohidin sebagai Gubernur Bengkulu definitif cuma 2 tahun 2 bulan 2 hari dan belum separonya atau lebih, kata Deo Agung Pratama.
Jadi menurut deo masyarakat perlu diberikan informasi yang lengkap mengenai putusan MK ini jangan sampai masyarakat hanya menerima informasi hukum secara terpotong. (tom)
