NEWSTERKINI.COM, JAKARTA – Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengungkap adanya dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan KPK.
Praktik pungutan liar ini diduga berlangsung sejak Desember 2021 hingga Maret 2022.
Dugaan pungli senilai Rp4 miliar diduga disetorkan melalui rekening pihak ketiga.
Dugaan Pungli di KPK diungkapkan Anggota Direksi KPK Albertina Ho dalam jumpa pers di Kantor Dewan Pengawas KPK, Jakarta Selatan, Senin (19/6/2023).
“Diketahui pungutan itu dilakukan dalam bentuk setoran tunai,” kata Albertina Ho, Senin (19/6/2023).
“Semua ini menggunakan akun pihak ketiga dan sebagainya. Kami tidak bisa menjelaskan dengan jelas karena ini adalah kejahatan,” lanjutnya.
Dugaan pungli oleh pegawai Rutan Cabang KPK yang tidak bertanggung jawab mencapai Rp 4 miliar.
Albertina Ho mengatakan, jumlah Rp 4 miliar itu diduga masih bisa bertambah lagi.
“Jumlah provisi yang kami peroleh dalam kurun waktu satu tahun sejak Desember 2021-Maret 2022 adalah sebesar Rp 4 miliar.”
“Jumlahnya sementara, masih bisa bertambah,” ujar Albertina Ho.
Petugas Lapas KPK diduga menerima pungli dari tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dugaan pungli terungkap saat Dewan Pimpinan KPK sedang mengklarifikasi kode etik.
KPK Dewas mengklaim penemuan itu semata-mata dari pihaknya, bukan dari pengaduan masyarakat.
2. Tindak lanjut KPK
KPK kini mengaku telah menindaklanjuti temuan pungli yang dilakukan Dewa.
Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Asep Guntur Rahayu mengatakan, dugaan temuan tersebut saat ini sedang dalam pemeriksaan KPK.
“Saat ini penemuan tindak pidana korupsi berupa pungutan liar oleh anggota Rutan KPK sedang ditangani dan proses penyidikan sedang berjalan,” ujar Asep Guntur, Senin (19/6/2023).
Asep mengatakan, temuan Dewas KPK sudah diserahkan ke KPK sejak sebulan lalu.
Ia bahkan mengaku sudah meminta konfirmasi terkait hal tersebut.
“Benar, dalam sebulan terakhir kami, bahkan saya sendiri, dipanggil oleh Pak Alex (Wakil Ketua KPK saat itu), kemudian Pak Direktur Penyidikan, ” dia berkata.
Asep memastikan KPK tidak sewenang-wenang mengusut dugaan korupsi, meski terjadi di lembaga pemberantasan korupsi itu sendiri.
“Ini hal yang baik, semua yang memiliki tanda-tanda korupsi, termasuk di KPK sendiri, tidak akan melakukan diskriminasi dalam upaya penegakan hukum,” ujarnya.
3. Novel Baswedan: Dugaan Pungli di Rutan KPK Penyidik Ditemukan Tidak Meninggal
Mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Dewas KPK tidak membeberkan dugaan pungli.
Ia mengatakan, dugaan praktik pungli di lembaga antikorupsi itu sebenarnya sudah diungkap penyidik KPK terlebih dahulu.
“Dalam hal ada petugas rutan KPK yang menerima atau memungut uang dari tahanan KPK, Dewas menuding Dewa yang menemukan atau membongkar kasus tersebut.”
“Faktanya, penyidik KPK mengungkap praktik korupsi atau pungli, kemudian melaporkannya ke Bawaslu KPK dengan menyertakan bukti-bukti yang lengkap dan jelas,” kata Novel, Selasa (20/2/2020). /6/ 2023).
“Bahkan setelah menerima laporan, Dewas tidak menindaklanjuti dengan melaporkan kasus tersebut secara pidana ke pihak berwajib,” kata Novel.
Dewas, kata Novel, berdalih staf rutan dalam kasus itu bukan subjek UU KPK.
Novel menyebut Dewas baru menanggapi kasus ini setelah mantan penyidik senior KPK itu mengungkapkannya dalam video podcast miliknya.
“Karena subjek hukum petugas penjara tidak termasuk subjek hukum KPK. Dewas baru menanggapi media setelah saya mengungkapkan hal ini melalui podcast saya,” ujarnya.
6. Tanggapan Mahfud MD
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (MenkoPolhukam) Mahfud MD mengatakan, kasus pungutan liar itu harus dibuka ke publik.
Setelah dibuka untuk umum, kata Mahfud, kasus tersebut perlu segera ditindaklanjuti untuk diproses secara hukum.
“Ya bagus, bagus dalam artian hal seperti itu harus diungkap ke publik dan kemudian ditindaklanjuti secara hukum, karena pungli itu kejahatan,” kata Mahfud, Selasa (20/6/2023) seperti dikutip dari YouTube Kompas TV siaran.
Mahfud mengaku tidak mengetahui detail kasus tersebut.
Ia masih ingin menunggu pengumuman hasil penyidikan kasus tersebut.
Namun, dia dengan tegas menyatakan pemerasan adalah bagian dari tindak pidana korupsi.
“Biar besok diinformasikan, baru kami klasifikasikan,” kata Mahfud.
7. Puluhan Anggota Lapas Diduga Terlibat
Bukan hanya satu atau dua, ternyata puluhan pegawai Lapas KPK terlibat dalam skandal pungli ini.
“Pulsa KPK diduga terlibat puluhan,” kata Anggota Dewan Pembina KPK Syamsuddin Haris, Selasa (20/6/2023).
Namun, Haris tidak menyebut siapa pun secara spesifik.
“Itu tugas peneliti,” katanya.
8. Rotasi Komite Antikorupsi Lapas
KPK segera merotasi sejumlah staf Rumah Tahanan (Rutan) KPK, menyusul terungkapnya dugaan praktik Pungli.
Rotasi itu dilakukan untuk memudahkan pemeriksaan oleh penyidik.
“KPK juga segera merotasi beberapa petugas lapas cabang KPK untuk memudahkan penyidikan penyidik,” kata Kepala Unit Pelaporan KPK, Ali Fikri pada Selasa (20/6/2023), dikutip dari YouTube Kompas TV .
Ali Fikri menjelaskan, ada tiga hal yang menjadi fokus Dewa dan KPK.
“Memang ada dugaan minimal tiga hal tadi, terkait dengan kejahatan, dugaan etika dan juga disiplin pegawai.”
“Dengan demikian, kini semuanya sedang dalam proses lanjutan penyidikan di KPK,” ujarnya.
9. KPK Membentuk Timsus
KPK membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan pungli.
Tim khusus dibentuk dalam rangka pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin.
Tim Khusus yang terdiri dari lintas unit akan melakukan investigasi dan meningkatkan pengelolaan Rutan KPK ke depan.
“Sekjen akan membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan pelanggaran disiplin,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers, Rabu (21/6/2023) .
Ghufron mengatakan KPK akan menindak tegas pegawai yang tidak bertanggung jawab yang melakukan pelanggaran disiplin, dalam hal ini praktik Pungli.
Ghufron mengatakan, akan ada dua klaster dalam penyidikan kasus Pungli di Rutan KPK.
Kelompok pertama berurusan dengan investigasi dugaan korupsi.
“Jadi kita bagi menjadi dua klaster. Klaster yang ada dugaan tindak pidana korupsi sudah diinvestigasi, sudah diperintahkan untuk diusut,” kata Ghufron.
Klaster kedua, kata Ghufron, akan dikaitkan dengan keterlibatan pegawai KPK dalam kasus tersebut.
Klaster ini akan fokus pada dugaan pelanggaran etik yang terjadi di balik kasus Pungli di Rutan.
10. Fasilitas Pelarian dari Penjara
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membeberkan praktik dugaan pungutan liar di Rutan KPK.
Pegawai Rutan KPK yang tidak bertanggung jawab diduga menerima pemerasan dari tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Ghufron mengatakan bahwa staf penjara memeras uang untuk melarikan diri dari beberapa fasilitas bagi para tahanan.
“Bahwa Rutan adalah tempat yang terbatas, terbatas dalam hal sarana komunikasi dan lain-lain. Untuk mendapatkan fasilitas tersebut ada uang masuk, yang tidak boleh membawa uang perlu uang masuk. “
“Anda perlu alat komunikasi untuk masuk, Anda perlu uang. Di situlah tagihan masuk,” kata Ghufron.
Namun, dia menegaskan kasus ini masih berupa asumsi yang kebenarannya baru diusut.
“Ini semua masih asumsi, tolong beri kami waktu untuk penyelidikan,” katanya.
