NEWSTERKINI.COM, Bengkulu Selatan – Wakil direktur CV Olan Putra Burhanudin alias Buraq memastikan pihaknya akan menempuh jalur hukum pasca pembatalan pemenang tender proyek Pasar Tradisional Modern (PTM) Kutau, Kabupaten Bengkulu Selatan.
Pasalnya menurut Burhanudin alias Buraq, saat dikonfirmasi Newsterkini.com di Kota Bengkulu, Selasa (04/07/2023). Ia mengatakan bahwa pembatalan tersebut tidak berdasar dan dinilai cacat hukum. Sehingga dirinya memastikan dari pihak CV Olan Putra sebagai pemenang sah lelang paket PTM kutau dengan pagu dana Rp 14 Miliar tersebut akan menempuh jalur hukum.
“Kalau berdasarkan aturan, PPK dan KPA memang berhak membatalkan hasil pemenang lelang dari Pokja VII Bengkulu Selatan. Tetapi tentunya berdasarkan prosedur dan aturan yang ada,” kata Buraq.
Dijelaskan dia, sebelumnya dari Tim Pokja VII UKPBJ (Unit Pengadaan Barang dan Jasa) Bengkulu Selatan telah mengumumkan pemenang Tender proyek Pembangunan PTM Kutau, tertanggal 17 Mei 2023.
“Berdasarkan hasil evaluasi, Pada tanggal 17 Mei 2023 tim Pokja VII mengumumkan hasil pemenang lelang. Selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2023 tim Pokja UKPBJ mengirimkan surat hasil evaluasi tersebut ke PPK/PA Dinas PUPR Bengkulu Selatan,” jelasnya.
Lanjut Buraq, harusnya menurut wakil direktur CV Olan Putra ini, bahwa PPK dinas PUPR wajib membahas hasil evaluasi dari tim Pokja tersebut selambat-lambatnya 5 hari sejak surat hasil evaluasi itu diterima. Tetapi ini tidak dilakukan,” ujarnya.
Tidak dilakukannya pembahasan hasil evaluasi oleh PPK kata dia, dapat dibuktikan dengan tidak adanya surat panggilan, baik itu secara langsung atau pun melalui email perusahaan untuk undangan dilakukannya Free Countruksion Meeting (PCM) dari PPK.
“Nah ini tidak dilakukan, yang seharusnya kami dihadirkan atau diundang,” tuturnya.
“Tidak ada juga sanggah banding. CV Olan Putra adalah pemenang tunggal,” ungkap Buraq.
Ia mengatakan, setelah dilakukan PCM dan seandainya ternyata tidak ada terjadi masalah, maka PPK harus mengeluarkan Guning/Surat Penunjukan Penyedia Baran/Jasa (SPPBJ).
Tetapi apa yang terjadi, bukan menerbitkan SPPBJ malahan PPK minta pembatalan tender atau dilakukan tender ulang kepada tim Pokja UKPBJ. Padahal tidak ada wewenang PPK sama sekali untuk membatalkan hasil Lelang tersebut, tegas Wakil Direktur CV Olan Putra itu.
Ditambahkannya, bahwa terlihat di laman LPSE UKPBJ Bengkulu Selatan sampai dengan tanggal 18 Juni 2023, KPA belum membatalkan pemenang hasil lelang tersebut. Sehingga hal ini sangat merugikan pihak rekanan, baik materil maupun immateril. “Jelas ini melanggar aturan,” beber Buraq.
Sehingga dirinya memastikan akan membawa permasalahan ini ke ranah hukum. (tom)
