NEWSTERKINI.COM, BENGKULU SELATAN – Belum lama ini Gubernur Bengkulu H. Helmi Hasan mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor: 100.3.4/034/DIKBUD/2025 tentang larangan melaksanakan kegiatan study tour dan melakukan pungutan pada satuan pendidikan SMAN, SMKN dan SLBN se-provinsi Bengkulu. SE yang di tandatangani Ir H Mian tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu dan seluruh Kepala Sekolah SMAN, SMKN dan SLBN se-provinsi Bengkulu.
Sebagai bentuk kerjasama yang baik terhadap pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Dua anggota komisi IV DPRD provinsi Bengkulu dari daerah pemilihan enam (dapil 6), (Bengkulu Selatan-Kaur) yakni Hidayat, S.Pd, MM dan Barli Halim, SE melaksanakan sosialisasi terhadap Surat Edaran Gubernur tersebut, Selasa (11/03/2025).
Acara tersebut dilaksanakan di SMAN 5 Bengkulu Selatan dan dihadiri oleh seluruh Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN/SMKN serta SLBN se-Kabupaten Bengkulu Selatan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pihak sekolah tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur terkait hal-hal yang dianggap dapat membebani orang tua siswa.
Dalam sosialisasi tersebut, anggota DPRD provinsi Bengkulu Hidayat S.Pd MM dengan sapaan akrab Paman Dayat menjelaskan secara rinci mengenai latar belakang dan tujuan diterbitkannya Surat Edaran Gubernur tersebut. Salah satu poin utama dalam SE kata paman Dayat, adalah larangan untuk mengadakan kegiatan Study Tour yang selama ini sering menimbulkan biaya yang cukup besar bagi orang tua siswa.
“Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi orang tua, terutama dalam situasi ekonomi yang buruk seperti yang dirasakan sekarang ini,” jelas Paman Dayat.
Selain itu lanjutnya, SE Gubernur juga mengatur larangan mengenai berbagai jenis pungutan yang dilakukan pihak sekolah kepada wali/orang tua siswa. Banyak orang tua yang mengeluhkan adanya pungutan-pungutan yang tidak transparan dan berkedok iuran sumbangan sukarela namun dipatok besarannya. Hal ini terkesan sangat memberatkan, baik untuk kegiatan sekolah maupun untuk hal-hal lain yang tidak tercantum dalam anggaran biaya sekolah. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan agar sekolah dapat lebih bijaksana dalam pengelolaan keuangan dan menghindari pungutan yang tidak jelas, tegas Hidayat.
Sementara itu politisi PDIP Barli Halim dalam kesempatannya mengatakan bahwa program pemerintah harus di patuhi dan dilaksanakan oleh pihak sekolah.
“Ini merupakan program Gubernur yang harus dilaksanakan sesuai SE yang sudah diterbitkan. Kami akan dorong penuh dan kita kawal program pak Gubernur ini. Mudah-mudahan kedepannya dunia pendidikan akan lebih baik lagi,” kata Barli Halim.
Disisi lain Plt. Kepala cabang Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu untuk Bengkulu Selatan Dedi Junaidi, S.Pd yang turut hadir dalam acara tersebut juga memberikan penegasan tentang pentingnya implementasi kebijakan ini di seluruh satuan pendidikan. Ia berharap para kepala sekolah dapat menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa, serta memastikan bahwa setiap kegiatan yang diadakan di sekolah tidak membebani orang tua.
“Saya apresiasi kehadiran anggota dewan Provinsi Bengkulu Paman Dayat dan pak Barli Halim dalam mensosialisasikan program pada SE pak Gubernur. Diharapkan SE Gubernur ini nantinya dapat dilaksanakan oleh pihak sekolah,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, para kepala sekolah juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan masukan terkait implementasi kebijakan ini. Beberapa kepala sekolah mengungkapkan kekhawatiran terkait dengan pembiayaan kegiatan sekolah yang tidak terduga, namun mereka sepakat bahwa kebijakan ini perlu didukung demi kebaikan bersama. (Tom)
