NEWSTERKINI.COM, Bengkulu Selatan – Beberapa waktu lalu Aliansi Selamatkan Bengkulu Selatan (ASBS) mendatangi gedung DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) guna untuk menyampaikan Aspirasi.
Data terhimpun, ada sebanyak dua kali ASBS mendatangi gedung DPRD BS itu untuk berdialog dan menyampaikan aspirasi mereka terhadap tuntutan yang ada. Kedatangan pertama, yaitu pada tanggal 26 Juni 2023 dan kedua pada tanggal 18 Juli 2023.
Kedatangan pertama ASBS meminta kepada wakilnya yang ada di DPRD BS itu untuk membentuk Pansus atas 4 tuntutan yang disampaikan, yaitu:
1. Dugaan Gratifikasi Proyek yang mencatut institusi APH oleh Sekdakab Bengkulu Selatan Sukarni.
2. Dugaan pemalsuan data kependudukan oleh Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi.
3. Dugaan pelanggaran Hak Guna Usaha (HGU) PT. SBS
4. Dugaan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat dijajaran Pemkab Bengkulu Selatan.
Terhadap permintaan agar DPRD Bengkulu Selatan membentuk Pansus tersebut tidak terlaksana. Sehingga ASBS pun kembali melakukan aksinya yang kedua pada tanggal 18 Juli 2023.
Pada aksi kedua ini beberapa perwakilan dari ASBS kembali diterima dan berdialog langsung bersama ketua DPRD Bengkulu Selatan Barli Halim serta beberapa anggota Dewan lainnya. Hingga saat ini Pansus pun tetap tidak terbentuk.
Dari pantauan langsung media ini saat dengar pendapat pada pertemuan kedua, ada salah satu anggota DPRD BS merasa agak aneh terhadap tuntutan yang disampaikan. Sebab tuntutan yang disampaikan ASBS cuma 1 yaitu dugaan pemalsuan data kependudukan oleh Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi.
Pada hal pada aksi pertama ada sebanyak 4 tuntutan yang disampaikan. Sehingga publik pun bertanya-tanya, kemana 3 tuntutan lagi yang disampaikan saat hearing pertama, seperti sengaja dihilangkan..?
Untuk memastikan hal tersebut media ini mencoba langsung menghubungi ketua ASBS Herman Lufti melalui telpon WhatsApp. Kepada Newsterkini.com Herman Lufti menyampaikan bahwa keempat tuntutan yang pernah disampaikan saat hearing bersama anggota DPRD Bengkulu Selatan semuanya dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH).
“Semua tuntutan kami yang pernah disampaikan ke DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan sudah semua dilaporkan ke APH. Tidak ada yang tercecer, termasuk rekaman suara Sekda Bengkulu Selatan yang mencatut Institusi APH atas dugaan gratifikasi proyek. Laporan disampaikan mulai dari Polda Bengkulu, Kejati Bengkulu, Mabes Polri, Kejagung dan KPK,” tegas Herman Lufti kepada Newsterkini.com, Selasa (08/08/2023).
Perkembangan laporan tersebut terus dipantau dan satu minggu sekali akan dipertanyakan kepada Institusi terkait yang menerima laporan, pungkasnya. (tom)
